Diketahui, Gubernur DKI telah menunjukkan respons cepat dan strategis dengan melakukan RUPS (pengunduran diri dan penunjukan), guna menjaga stabilitas operasional dan memulihkan tata kelola.
Penunjukan Plt Direktur Utama dan Komisaris Utama adalah langkah positif dalam memperkuat pengawasan. Namun, Gus Totot juga mengingatkan, langkah ini perlu dilanjutkan dengan transparansi seleksi, pengukuran kinerja melalui KPI, audit independen dan komunikasi publik yang konsisten untuk memastikan reformasi BUMD yang berkelanjutan dan kredibel.
“Saya mengusulkan kepada Gubernur untuk setiap BUMD segera melakukan MoU dengan POLRI, PPATK, Kejaksaan, juga KPK untuk bersama-sama benciptakan GCG (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan BUMD. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat dalam tata Kelola BUMD di Jakarta,” pungkasnya. (Red).
