“Saya melihat adanya dua produk hukum ini menandakan Pemerintah berusaha serius untuk menekan kasus-kasus kekerasan seksual dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti aparat hukum, pendidik, masyarakat sipil lewat lembaga-lembaga, dan lain-lainnya. Semoga, penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dapat berjalan dengan baik dengan keberadaan produk-produk hukum terkait,” ungkap dia.
Kang Awang menegaskan akan mendorong DPRD untuk menggunakan kewenangannya untuk memanggil pihak terkait, agar dapat memberikan informasi dan data terkait kasus ini.
“Khususnya penanganan terhadap iorban, serta mencari cara yang komprehensif dan sistematis agar hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, khususnya di Kota Bandung,” ujar dia.
Berdasarkan hasil survei yang pernah diselenggarakan Lentera Sintas Nasional sebanyak 93% korban rudapaksa tidak melapor kepada pihak berwajib, dikarenakan kekhawatiran atas stigma sosial dan para korban takut disalahkan.
