Krisis Legalitas: Fasilitas Publik Berdiri di Lahan “Ilegal”?
Implikasi dari putusan ini sangat masif. Jika lahan 632 hektar tersebut sah milik adat, maka otomatis seluruh bangunan pemerintah yang berdiri di atasnya menjadi bermasalah secara administratif dan hukum. Beberapa fasilitas yang terdampak antara lain:
• Fasilitas Pendidikan: Gedung SD Negeri, SMP Negeri, hingga SMA Negeri.
• Kantor Pemerintahan: Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa.
• Sektor Swasta: Hotel-hotel mewah dan pesantren yang dibangun di area tersebut.
Ahmad Taufik memperingatkan bahwa, penggunaan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk membangun gedung di atas tanah yang bukan hak milik daerah adalah sebuah pelanggaran hukum serius. “Ini akan menimbulkan pelanggaran hukum juga karena mempergunakan dana APBD di lahan yang bukan haknya,” tambahnya.
