SUKABUMI – Bedanews.com – Sebuah kejutan besar mengguncang konstelasi hukum dan agraria di Kabupaten Sukabumi. Dalam putusan sidang yang dibacakan pada 11 Maret 2026, Majelis Hakim secara mengejutkan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh jajaran instansi kelas kakap, mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi, PTPN, BPN, hingga KPK, saat wawancara kuasa ahli waris Ahmad Taufik, S.Pd, hari Selasa, (17/03/2026).
Putusan ini menjadi babak baru bagi perjuangan Ahmad Taufik, S.Pd dan timnya dalam menuntut hak atas lahan seluas 632 hektar yang selama ini diklaim sebagai aset negara, namun faktanya dinyatakan sebagai tanah milik adat oleh pengadilan. Dampaknya tidak main-main: puluhan fasilitas publik mulai dari SD, SMP, SMA, hingga kantor kecamatan kini berdiri di atas lahan yang legalitasnya dipertanyakan.
