Putusan 11 Maret 2026: Pukulan Telak bagi Tergugat
Dalam sidang tersebut, para tergugat (Pemda, PTPN, BPN, dan KPK) mencoba mempertahankan posisi mereka dengan eksepsi yang menyatakan bahwa tindakan mereka—baik itu sewa lahan maupun pengakuan aset—adalah sah dan tidak melawan hukum.
Namun, palu hakim berkata lain. Seluruh eksepsi tersebut ditolak seluruhnya.
”Berarti kan sebaliknya, yang tadinya diakui sebagai tanah negara, karena eksepsinya ditolak, maka itu sah menjadi tanah milik adat. Yang tadinya mereka bilang tidak melawan hukum, kini dinyatakan melawan hukum,” tegas Ahmad Taufik dengan nada syukur.
Kemenangan ini bukan sekadar soal penguasaan fisik lahan, melainkan soal penegakan keadilan bagi warga negara. Taufik menyoroti ketidakadilan di mana masyarakat kecil seringkali diproses hukum hanya karena mengambil kayu bakar, sementara pihak-pihak besar bisa menebang ribuan pohon untuk membangun hotel dan asrama di atas lahan yang statusnya tidak jelas.
