Paradoks Pajak: Rakyat Dikejar, Penguasa Lahan Bebas
Salah satu poin paling krusial dalam kasus ini adalah soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Taufik mengungkapkan fakta miris di mana masyarakat kecil seringkali dikejar-kejar oleh petugas pajak, bahkan hingga asetnya (seperti motor) terancam disita jika menunggak.
Namun, lahan seluas 632 hektar di Kabupaten Sukabumi ini justru tidak memberikan kontribusi pajak yang jelas ke daerah selama bertahun-tahun. “Masa desa menagih pajak ke rakyat, sementara desanya sendiri berdiri di lahan yang tidak punya surat legalitas? Ini sangat luar biasa,” sindirnya.
Sebagai mantan Ketua BPD, Taufik memahami betul betapa pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan desa. Ketidakhadiran negara dalam menertibkan administrasi lahan ini dianggap sebagai kegagalan dalam memberikan rasa adil bagi masyarakat.
