“Pertanyaan besarnya, uang sebesar itu digunakan untuk apa? Apa urgensi dan fungsi Korwil dan K3S Pendidikan Kecamatan sampai harus menyedot anggaran Dana BOS miliaran rupiah?” tegas Qorib pada Sabtu (16/5/26).
Menurutnya, penggunaan Dana BOS untuk kepentingan birokrasi dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran negara yang saat ini terus digaungkan pemerintah.
FORMASI juga menilai keberadaan Korwil Pendidikan Kecamatan perlu dikaji ulang karena dianggap berpotensi menjadi mata rantai birokrasi tambahan yang membebani keuangan daerah. Terlebih, dalam struktur pendidikan dasar sudah terdapat K3S yang selama ini menjalankan fungsi koordinasi antar kepala sekolah.
“Kalau sudah ada K3S, lalu apa fungsi strategis Korwil? Jangan sampai keberadaan Korwil hanya menjadi mata rantai birokrasi tambahan yang justru menghambur-hamburkan keuangan negara,” lanjutnya.
