Namun, Zainuddin menilai, penjelasan itu belum cukup. “Desain prototipe dan klaim sebagai SPPG daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) tidak otomatis menggandakan biaya. Kami minta rincian harga satuan pekerjaan dan spesifikasi teknisnya,” tegasnya.
*Metode Penunjukan Langsung Dipertanyakan*
Mekanisme pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung (PL) turut disorot. Proyek bernilai hampir Rp2 triliun biasanya melalui tender terbuka untuk menciptakan kompetisi harga.
Kementerian PU beralasan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang memperbolehkan PL untuk program prioritas pemerintah. Namun, Zainuddin menilai, program MBG bukan kondisi darurat seperti bencana.
“Publik ingin tahu mengapa proyek sebesar ini tidak ditenderkan. Penunjukan langsung rawan mark-up dan kolusi. Apalagi sekarang sudah ada kasus korupsi di BGN. Jangan sampai proyek dapur MBG yang dikerjakan PU jadi sumber korupsi baru,” ujarnya.
