Melalui keterangannya, Selasa (9/6), Ketua FABEM, Zainuddin Arsyad, menegaskan publik berhak mengetahui rincian anggaran tersebut. Apalagi, kasus korupsi di BGN yang melibatkan pimpinan lembaga dan jenderal aktif sedang dalam penyidikan.
“Jika mengacu pada nilai paket di SiRUP, rata-rata satu titik SPPG mencapai Rp8,6 miliar. Ini lebih dari dua kali lipat dari juknis. Kami minta Kementerian PU membuka rincian komponen pekerjaan secara transparan. Jangan sampai ada praktik korupsi serupa seperti yang terjadi di BGN,” ujar Zainuddin.
*Kementerian PU: Ada Sarana Pendukung*
Kementerian PU sebelumnya menjelaskan bahwa, pembangunan SPPG tidak hanya dapur utama, tetapi juga instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan limbah minyak goreng bekas, jaringan utilitas, fasilitas penyimpanan bahan pangan, hingga genset.
