Pernyataan itu merujuk pada kasus BGN yang melibatkan pejabat tinggi dan jenderal aktif. Menurut FABEM, hukuman mati diperlukan sebagai efek jera maksimal di tengah kondisi darurat pemberantasan korupsi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kementerian PU belum memberikan rincian lebih lanjut terkait komponen biaya per titik dan daftar lokasi SPPG 3T. Pihak PU hanya menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah sesuai aturan dan diawasi instansi terkait. Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menyatakan, 222 SPPG sudah selesai dan sedang diserahterimakan ke BGN.
FABEM mendesak pemerintah segera membuka data publik tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas di tengah merebaknya kasus korupsi di lingkungan BGN. (Red).
Page 5 of 5
