Menurut Bunda Fifi, dasar gugatan yang diarahkan kepadanya dinilai tidak tepat karena sertifikat hak milik (SHM) atas lahan tersebut justru tercatat atas nama anak-anaknya, bukan dirinya pribadi.
“Pemilik SHM ini adalah anak-anak saya. Tapi kenapa anak-anak saya tidak ditarik dalam gugatan? Malah saya yang digugat. Ini kan tidak adil,” kata Bunda Fifi kepada awak media, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi itu dibeli secara sah melalui transaksi langsung dengan penjual pertama. Namun, kepemilikannya memang diatasnamakan kepada anak-anaknya yang kini telah dewasa.
Menurutnya, dalam perkara pertanahan seharusnya yang menjadi acuan utama adalah sertifikat resmi kepemilikan tanah. Karena itu, pihak yang tercantum dalam SHM dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya ikut dilibatkan dalam proses hukum.
