“Ini bukan persoalan sepele. Dugaan seperti ini harus segera diusut agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan proses penganggaran daerah,” tegasnya pada Rabu (22/4/26).
FORMASI pun meminta Kejaksaan Negeri Sumber untuk segera mengambil sejumlah langkah konkret, di antaranya memanggil dan memeriksa seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, meminta klarifikasi dari pimpinan DPRD terkait mekanisme pembahasan dan persetujuan anggaran, serta menelusuri dugaan adanya paket kegiatan yang berada di luar mekanisme penganggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, FORMASI juga mendesak agar dugaan kompensasi dalam proses pengesahan APBD Tahun Anggaran 2026 diusut secara terbuka dan transparan.
