BANDUNG, BEDAnews
Terkait dengan maraknya perbedaan pandangan dalam masalah mekanisme bantuan untuk desa terutama dalam kaitan dengan masa pemilihan Gubernur Jawa Barat yang tengah berlangsung, komisi A DPRD Jawa Barat melakukan konsultasi dengan Kasi Wilayah IIa Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta sebagaimana disampaikan Humas DPRD Jabar dalam releasenya kepada Bedanews, (13/2)
Rombongan DPRD yang dipimpin oleh H. Azhar Aung, SP. SH. M.Si mencari masukan mengenai Mekanisme Bantuan Keuangan untuk Desa dan masalah Bantuan social. Para anggota komisi yang menangani bidang pemerintahan, hukum, perundangan-undangan, pers ini diterima oleh Kepala seksi Wilayah IIa, Drs. Yadiman, MM.
"Hibah Bansos tidak sama dengan Bantuan Keuangan Desa," tegas Yadiman. Hal tersebut sesuai dan diatur oleh Permendagri no. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Selain masalah bansos dan bandes, Komisi A juga meminta keterangan terkait sistem Add Cost yang akan diberlakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.
"Bagaimana mekanisme Add Cost yang akan diberlakukan Jawa Barat?", tanya Deden Darmansyah, anggota Komisi A dari FPDI P Jabar ini, menurut Yandiman, sistem Add Cost tersebut seharusnya mulai berlaku mulai Februari 2013 kemarin karena sistem tersebut sudah ada aturannya, tandasnya.
Dalam konsultasi dengan Dirjen Keuangan Kemendagri tersebut Komisi A DPRD Jabar banyak medapatkan masukan yang berharga. (hermanto)
