Politik

DPRD Jabar Beri Waktu 60 Hari OPD Tuntaskan Laporan TLHP BPK 2017-2019

Bandung, BEDAnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan tengat waktu enampuluh (60) hari kerja kepada Inspektorat dan seluruh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Setda Pemprov Jawa Barat untuk menuntaskan segala kekurangan serta menuntaskan beberapa point yang belum ditindak lanjuti laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2017 hingga 2019 sampai 15 Juli 2020 ini.  

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, kepada peserta Rapat Kerja  Badan Anggaran (Bangar) DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda pembahasan Laporan Pemantauan Pelaksanaan TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) BPK RI TA 2017, TA 2018, & TA 2019, Per 15 Juli 2020.

Rapat kerja berlangsung di Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/7/2020)

Pembahasan agenda kali ini disampaikan langsung oleh kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif.

Ineu meminta agar para OPD Provinsi Jawa Barat harus berkomitmen tinggi dalam berkinerja demi memberi pelayanan maksinal terhadap publik,

Serta DPRD memberi tenggat waktu 60 hari kepada Inspektorat dan seluruh OPD Jawa Barat, untuk menuntaskan segala kekurangan serta menuntaskan beberapa point yang belum ditindak lanjuti.

Pada ksempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD juga mengapresiasi kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang dinilai lebih baik dari tahun tahun sebelumnya dalah hal menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi dari BPK RI. @her

Tags
Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close