Cimahi, BEDAnews.com – Tindak lanjut penyerahan nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja pembahasan dengan mitra kerjanya yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
Rapat kerja yang dihadiri Dinas Sosial Prov Jabar Sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi V, seperti : BPBD Prov Jabar, Biro Yanbansos, DP3AKB, Dinas Kesehatan Prov Jabar, – Sebagian RSUD Milik Prov Jabar berlangsung di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Rabu (15/7/2020).
Dalam Rapat Kerja pembahasan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 ini, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menyoroti adanya anggaran yang tidak terserap oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nominal yang cukup besar.
Salahsatu yang menjadi sorotan anggaran di Dinas Kesehatan dan beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Provinsi Jawa Barat, dirinya berharap kedepan pengelolaan pendapatan bisa lebih maksimal. @her
