KAB. BANDUNG — Dokumen kependudukan merupakan instrumen kebutuhan dasar prioritas bagi masyarakat yang memerlukan perhatian semua pihak, yang berorientasi pada sisi kebijakan administrasinya.
Dengan demikian, Pimpinan Komisi A DPRD Kab. Bandung, H. Tedi Surahman, berdasakan kebijakan itu, semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi kepemilikan administrasi kependudukannya secara lengkap juga bisa menjadi prasyarat dalam berbagai kagiatan yang memerlukan kepastian hukum.
“Jadi merupakan kewajaran kalau administrasi kependudukan ini menjadi kebutuhan yang mendasari kebutuhan dasar lainnya,” katanya di Hotel Sun Shine, dalam kegiatan Sosialisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Rabu (15/9/2021).
Legislator dari FPKS itu menuturkan, atas nama Komisi A, dia memberikan dorongan agar program kepemilikan administrasi kependudukan ini ditunjang dengan anggaran yang memadai.
