Bahkan dalam pasal 87 A Undang Undang No 24 tahun 2013, dia mengemukakan, ada menjelaskan terkait administrasi kependudukan, bahwa pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk yang meliputi kegiatan fisik dan nonfisik, baik provinsi maupun kota/kabupaten dianggarkan dalam APBN.
“Namun kenyataanya sekarang anggaran tersebut dihentikan sehingga pemerintahan kota/kabupaten harus mengalokasikan anggarannya secara tersendiri,” ujar dia. ***
Page 2 of 2
