“Artinya kita harus memiliki Big Data Ketenagakerjaan, terutama karena Big data ini akan digunakan untuk merumuskan semua kebijakan pemprov Jabar . Sebagaimana amanah gubernur yang menyatakan. No Data No Decission, Bad Data Bad Decission, and Good Data Good Decission. Percuma kita membuat program yang high level, tetapi datanya nol,” urai Ade.
Dijelaskannya. Selama ini kita dihadapkan pada kondisi data yang tidak valid, dihadapkan pada kondisi data yang tidak ada, dihadapkan pada data yang berbeda-beda. Ini kondisi real yang dihadapi Disnakertrans Jabar.
Dengan program Smart Naker, bagaimana Disnakertrans jabar mempersiapkan semua stake holder, ketenagakerjaan baik internal maupun eksternal semua paham bagaimana mempersiapkan data yang valiud, apapun program kerja kami hasilnya adalah data. Sehingga menjadi Big data yang nantinya akan menjadi panduan kebijakan.
