“Selama ini kami mengunakan data BPS, yang sesuai dengan Fungsinya, data BPS hanya menyajikan proyeksi sementara Disnakertran tdak hanya membutuhkan proyeksi data, tetapi data real, yang dilakukan apada tahun ini atau pada tahun lalu,” tutur Ade
Seperti data lulusan SMA atau SMK kemarin, berapa ? apakah mereka bisa ikut dunia kerja atau tidak, berapa yang kerja mandiri, ini juga menjadi permasalahan kami dari awal, sehingga kami berkolaborasi dengan Disdik.
Semua data yang dimiliki oleh stake holder menjadi Big Data Ketenagakerjaan. Boleh dikatakan apapun yang dihasilkan oleh perangkat daerah atau Dinas lain itu dipastikan terhubung dengan Dinas tenaga kerja.
Sementara mengenai program ketenagakerjaan sendiri, Ade menyebutkan ada 2 bisnis Disnakertrans. Pertama tenaga kerja, kedua transmigran.
