Jakarta – bedanews.com – Direktur Eksekutif Syndicate Democracy Studies (SDS), Said Dharma Setiawan, SH sangat mengecam keras terkait pernyataan M. Nasir, anggota DPR RI Dapil Riau pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, hari Senin (14/2/2022).
Pada kesempatan itu, M. Nasir meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang penetapan PT. Bumi Siak Pusako sebagai pengelola WK Migas CPP (Coastal Plains and Pekanbaru Block) yang akan alih Kelola pada tanggal 8 Agustus 2022 mendatang.
Pernyataan sikap tersebut sangat disesalkan karena mencerminkan semangat anti reformasi.
“Saya melihat keinginan Nasir ini mencerminkan semangat anti reformasi, kenapa? Ya, saya ini aktivis 98, saya terlibat pada pergerakan reformasi secara langsung dan cita-cita reformasi itu kan agenda pentingnya desentralisasi. Nah, tahapan demi tahapan yang dilakukan BSP selama ini belajar bagaimana cara mengelola Migas selama ini saya rasa sudah cukup.
