Direktur Eksekutif Syndicate Democracy Studies lagi-lagi menegaskan bahwa, semangat reformasi inilah yang menjadi landasan mengapa WK Migas CPP (Coastal Plains and Pekanbaru Block) harus dikelola oleh PT. Bumi Siak Pusako (BSP).
“Sebaiknya kita fokus saja karena pengelolaan ini lanjutan dari agenda reformasi. Saya rasa Bupati Siak atau lebih luasnya Gubernur Riau harus kita berikan support moral. Ya, baik buruk untung rugi inilah kita daripada dikasi ke orang lain. Jadi menurut saya, hal ini biarlah hanya di rumah tangga kita, karena semuanya tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan ada udang dibalik batu gaknya,” pungkas lulusan ilmu hukum ini. (Red).
Page 3 of 3
