“Kami sebagai civil society melakukan tugas kami untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kami sangat paham bahwa Indonesia memiliki landasan politik luar negeri bebas aktif, dan ini bukan berarti kita netral, tapi bagaimana bersikap sesuai nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti isu kerja paksa, di mana orang-orang dari etnis Uyghur Muslim dipaksa bekerja 12 jam sehari dan diharuskan mengikuti kelas pembelajaran Partai Komunis pada malam hari, dan pembatasan kebebasan beragama menjadi isu serius, sementara keluarga-keluarga mereka ditahan di kamp-kamp konsentrasi.
Pada kesempatan yang sama, Dosen STAI PERSIS Imam Sopyan menyoroti sejarah panjang etnis Uyghur di Wilayah Otonomi Xinjiang yang terletak di barat laut China sejak abad 5 dan 6.
