Abdulhakim Idris juga menyampaikan hasil penilaian UN Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR) terhadap kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia di Wilayah Otonom Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok.
“OHCHR menyuarakan keprihatinan yang serius terhadap situasi di Xinjiang yang semakin menunjukkan urgensi untuk tindakan internasional,” tegasnya sambil menambahkan bahwa, penilaian badan PBB itu menjadi pijakan untuk menuntut tanggung jawab China dan mendesak untuk penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis Uyghur.
Sementara itu, Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita menyatakan, melalui pendekatan HAM dan anti-islamofobia, OIC Youth Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memerangi ketidakadilan.
