Praktik Jual beli perkara memang bisa terjadi, akan tetapi hal itu terjadi kebanyakan di luar lingkungan Mahkamah Agung atau di luar jam kerja, sehingga hal ini tidak selalu berada dalam kontrol dan pengawasan lngsung dari kami.
Fenomena Penipuan oleh Oknum yang mengatasnamakan Pegawai Mahkamah Agung demi mendapatkan keuntungan pribadi dari masyarakat pencari keadilan. Oknum tersebut banyak memuluskan Alibi juga memperdaya masyarakat dengan meyakinkan bahwa untuk memenangkan perkara di pengadilan di butuhkan biaya besar. Siasat bisik – bisik inilah di jadikan celah atau peluang serta niat jahat Oknum-oknum yang bisa mencederai Citra dan Marwah Mahkamah Agung RI.
“Kesimpulannya, Putusan Peradilan kami lakukan sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada jual beli putusan perkara,” imbuh Suharto.
