“Urgensi konstitusionalisme digital terletak pada upaya untuk menjawab tantangan tersebut secara sistematis. Kekuasaan harus diatur dan dipertanggungjawabkan di ruang siber. Perlindungan konstitusional tak lagi cukup berfokus pada individu di hadapan negara, melainkan juga pada masyarakat di hadapan sistem digital yang membentuk perilaku, opini, bahkan identitas manusia modern,” tutur Sunarto.
Terkait dengan penataan pemilu, Sunarto berharap, forum ini mampu menjadi wadah yang tepat untuk mengakomodir serta merumuskan desain kelembagaan, sistem, regulasi hingga pemanfaatan teknologi pemilu agar pemilu Indonesia semakin demokratis, berintegritas dan sesuai dengan amanat konstitusi.
Sedangkan mengenai pengelolaan investasi negara, ia berharap, agar tata kelola sejalan dengan prinsip-prinsip good governance sekaligus menjaga kesimbangan antara kedaulatan ekonomi dan dinamika kepentingan global.
