Bandung BEDAnews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan catatan yang cukup keras sekali terhadap perubahan perda Jabar no 13 tahun 2011 tentang pajak daerah yang baru disahkan DPRD bersama pemprov Jabar, yang intinya berupa kenaikan tarif Bea Balik Nama (BBN) kendaraan baru dari 10 % menjadi 12.5 %.
Wakil ketua Pansus VII DPRD Jabar Drs.H. Dady Rohanady, kepada BEDAnews dan Jabar Media group menyatakan.
"Jangan ansich hanya mengejar angka pendapatan, sekali lagi, jangan ansich hanya mengejar angka pendapatan, kita minta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kita minta pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan betul sampai optimal," tegasnya
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar ini mengingatkan eksekutif, agar hasil dari peningkatan pajak tersebut, harus betul-betul diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk belanja belanja APBD lain yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perubahan Perda Provinsi Jawa Barat Nom3/2011 tentang Pajak Daerah ini diusulkan eksekutif karena ingin mendapat tambahan PAD senilai Rp1,2 Triliun. "Dari naiknya pajak, hitung-hitung kawan-kawan di Bapeda, badan pendapatan daerah, akan meningkatkan PAD 1,2 Triliun rupiah," tuturnya.
lebih jauh diungkapkan Dady. Legislatif di Pansus, bukan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Mengapa! karena yang menjadi pertanyaannya? Raperda Perubahan Pajak Daerah diusulkan eksekutif, peraturan baru tersebut, nantinya akan menjadi payung hukum bagi pemberlakuan rate pajak baru, terutama bea balik nama kendaraan baru (BBNKB), pertama yang sebelumnya hanya 10 persen menjadi 12,5 persen.
"Sesungguhnya dengan tambahan PAD 1,2 Triliun Rupiah itu, ada belanja pembangunan yang bisa dicover begitu besar," jelasnya.
Kalau bisa, misalnya, tadinya bos itu per kepala buat sekolah negeri kan sejuta (Rp1 Juta) yang swasta limaratus (Rp500 Ribu). Kita berharap, ini pelan-pelan naik.
Sehingga, kalau boleh dibilang sekolah gratis total, nggak mungkin. Tetapi paling tidak, beban orangtua masyarakat pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih ringan, akses-akses terhadap perawatan, pelayanan rumah sakit diharapkan, jauh lebih meningkat.
"Ini PR-PR yang disampaikan oleh kawan-kawan di Pansus, Belanja Pembangunan, sok, sekarang untuk jalan saja, waktu kawan-kawan ekspos belanja infrastruktur angkanya turunnya drastis, dari Rp3 triliunan menjadi hanya Rp2,4 triliun."tuturnya
Caleg Partai Gerindra No 1 untuk DPRD Jabar dari Cirebon dan Indramayu ini menyebutkan. "Bagaimana kita mau jadi Juara. Kawan-kawan agak berseloroh, jangan sampai kita bilangnya Juara Lahir Batin, tetapi hanya menjadi Juara Dalam Batin," pungkas @ hermanto
