BANDUNG, BEDAnews.com – Ditengah mewabahnya pandemi Covid-19, anggota DPRD Prov Jawa Barat tetap menjadwalkan dan menjalankan kunjungan kerja (kunker) dan studi banding. Karena tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Ada kesan para wakil rakyat ini “kejar tayang”.
Akibat dari semua itu ada buah pahitpun yang didapat, 7 orang anggota DPRD Jabar dinyatakan terkonfirmasi Positif Covid-19, hasil swabtest Labkesda Jabar, Jumat(14/8/2020).
Menanggapi hal ini Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady, menyebutkan, “Kami dilematis karena Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA)- Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 dan RKUA-PPAS Perubahan tahun 2020 dan APBD juga tak boleh lewat batas waktu,” ujarnya saat dihubungi melalui gadgetnya, Selasa(18/6/2020).
Ditegaskannya, semua ada time schedul. Kementerian Dalam negeri mengatur semua jadwal pembahasan, baik KUA PPAS maupun APBD. Sekali lagi, bukan kejar tayang tetapi kejar batas waktu yang telah ditentukan Kementerian Dalam Negeri, jelasnya.
karena emang schedulnya yang menentukan demikian. Jadi, menurut saya, wajar saja. Kecuali ada aturan yang menyebutkan lain, tambahnya lagi.Konsekuensinya banyak kalau kita tidak on schedul.
Terkait dengan saran Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil agar anggota Dewan tidak masuk zona merah.
Daddy menyatakan, Saya kira rasional dan masuk akal. Bukankah pada dasarnya tak seorang pun di dunia ini yang ingin cepat mati walaupun dia tak diwajibkan mengubur dirinya sendiri.
“Jadi, saya kira anggota dewan juga masih pada punya akal sehatlah,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Cirebon Indramayu ini. @her
