Perlu diketahui, MCP memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah.
Terdapat 8 area intervensi meliputi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan Barang dan Jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Manajemen ASN.
Tak hanya itu, pengawasan juga meliputi dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, KPK terus berupaya semaksimal mungkin dalam pencegahan korupsi.
“Begitu banyak bentuk korupsi, ada 7 cabang dan 30 jenis. Itu tidak mampu semua dilakukan. Kita harus mengawasinya mulai dari tata negara, bisnis, pelayanan publik, SDA, Reformasi birokrasi sampai Politik,” katanya. Firli mengaku, KPK terus berupaya untuk memberikan langkah strategis. Seperti pengkajian penelitian dan rekomendasi pemerintah dalam perbaikan sistem.
