BANDUNG, BEDAnews — Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, bersama ayahnya, HM Kunang, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (12/8/2026).
Agenda persidangan kali ini berfokus pada pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh para terdakwa dan tim kuasa hukum di hadapan majelis hakim serta Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan tersebut, Ade Kuswara Kunang secara tegas membantah seluruh tuduhan suap yang dialamatkan kepadanya. Ia menyoroti sejumlah pokok perkara, khususnya status aliran dana sebesar Rp 8,5 miliar yang dalam dakwaan JPU disebut sebagai suap dari seorang pengusaha sekaligus terpidana, Sarjan.
Ade menegaskan bahwa dana tersebut murni merupakan hubungan pinjam-meminjam dan tidak ada kaitannya dengan fee pengaturan proyek pemerintah daerah.
”Uang yang dituduhkan kepada saya dinyatakan sebagai suap. Padahal, itu pinjaman kepada Sarjan sebesar Rp 8,5 miliar. Sekali lagi, itu uang pinjaman, bukan fee proyek,” ungkap Ade saat membacakan pledoinya di ruang sidang.
Selain membantah substansi aliran dana, Ade juga membeberkan bahwa proyek-proyek yang dipersoalkan dalam dakwaan sebenarnya telah melalui proses lelang pada tahun 2025, jauh sebelum ia dilantik dan memimpin Kabupaten Bekasi, di mana saat itu pemerintahan masih dipimpin oleh Pj Bupati Dedy Supriyadi.
Pandangan Tim Kuasa Hukum: JPU Gagal Buktikan Unsur Pidana
Senada dengan kliennya, ketua tim kuasa hukum Ade Kuswara Kunang, I Wayan Suka Wirawan, menilai bahwa JPU gagal membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan maupun yang dituntutkan kepada para terdakwa.
Menurut Wayan, inti dari pembuktian perkara ini bukan sekadar melacak perpindahan fisik uang atau hubungan faktual antara terdakwa dan pihak yang mendapatkan proyek. Lebih dari itu, JPU wajib membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah aliran dana tersebut benar-benar merupakan hadiah atau suap yang berkaitan langsung dengan tindakan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban terdakwa.
”Kami melihat itu sama sekali tidak terbukti, apalagi secara utuh, secara sah, dan meyakinkan. Tidak bisa kami katakan itu terbukti. Itu sama sekali tidak terbukti,” tegas Wayan.
Wayan mengingatkan bahwa setiap fakta dalam perkara pidana wajib diverifikasi dengan alat bukti yang sah. Keraguan yang tidak terbantahkan tidak boleh diubah begitu saja menjadi asumsi kepastian untuk menghukum seseorang.
Soroti Ketiadaan Bukti Pengaturan Proyek dan Aspek Kewenangan
Lebih lanjut, tim kuasa hukum menyoroti daftar proyek yang menjadi objek perkara. Berdasarkan penelusuran fakta persidangan, mereka tidak menemukan adanya instruksi—baik berupa perintah lisan, rekaman suara, maupun dokumen tertulis—yang menunjukkan keterlibatan Ade Kuswara Kunang dalam mengatur proyek-proyek tersebut.
Dari sisi kewenangan, tim kuasa hukum juga merujuk pada data pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Terungkap bahwa sebagian besar proyek yang dipermasalahkan telah masuk dalam tahap proses pengadaan sebelum masa jabatan Ade Kuswara Kunang sebagai Bupati Bekasi dimulai.
“Kita bisa lihat bersama-sama di dalam link-link seperti e-procurement yang disediakan oleh LKPP. Rata-rata itu di bawah bulan Februari, jauh sebelum Pak Ade menjabat sebagai bupati,” jelas Wayan.
Oleh karena itu, pihak kuasa hukum meminta Majelis Hakim agar menilai seluruh fakta persidangan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, bukan berdasarkan asumsi, analogi, ataupun istilah-istilah sosiologis yang tidak relevan dengan hukum pidana formil.
Di akhir nota pembelaannya, tim kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan membebaskan Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang, serta menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan tanggapan atau replik dari Jaksa Penuntut Umum dijadwalkan akan kembali digelar pada Rabu (19/8/2026) mendatang.
