Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) menghadapi tantangan besar dalam mengurai kemacetan yang kronis di Jakarta. Padahal, Dishub memiliki anggaran besar yang bersumber dari pajak rakyat. Selama ini kebijakan yang diambil, seperti sistem ganjil-genap, masih belum mampu menyelesaikan akar permasalahan. Solusi inovatif seperti Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini belum terimplementasi.
Dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan dan tidak diimbangi dengan penambahan jalan, maka krisis lalu lintas akan semakin parah. Jika kepala Dishub tidak mampu merumuskan dan menjalankan strategi transportasi publik yang terintegrasi, maka kepercayaan publik terhadap Gubernur akan terus tergerus.
Masalah pengelolaan sampah di Jakarta merupakan tanggung jawab utama Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 hingga 8.000 ton sampah setiap hari, dan sebagian besar masih bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kini telah mendekati kapasitas maksimal.
