Kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu yang diduga bermain di belakang layar, jangan lantas nama pimpinan institusi dijadikan sasaran paling empuk demi membangun sensasi politik dan opini media.
Justru harus dipertanyakan yang harus didalami KPK, siapa yang mengatur pertemuan itu, siapa yang membawa pengusaha masuk, siapa yang memanfaatkan momentum tersebut. Karena sangat mungkin ada oknum yang menjual kedekatan dengan pejabat untuk kepentingan bisnis pribadi tanpa sepengetahuan Dirjen.
Pola seperti ini sudah berkali-kali terjadi dalam birokrasi Indonesia. Nama pejabat besar sering dicatut untuk memberi kesan seolah-olah ada “backing” atau perlindungan. Padahal pejabat yang bersangkutan belum tentu mengetahui permainan yang terjadi di bawah.
