Karena itu, sangat tidak adil jika publik langsung menggiring opini bahwa Djaka Budi Utama terlibat hanya karena namanya muncul dalam dakwaan. Harus diingat, dakwaan jaksa bukan vonis. Penyebutan nama seseorang dalam sebuah perkara juga bukan otomatis bukti keterlibatan pidana. Kalau logika seperti ini dipakai, maka setiap pejabat yang pernah bertemu pengusaha bisa sewaktu-waktu diframing ikut bermain. Ini berbahaya bagi kepastian hukum dan kesehatan birokrasi.
Di sisi lain, selama ini Bea Cukai justru berada di garis depan menghadapi tekanan besar dalam pengawasan impor ilegal, penyelundupan, hingga praktik curang perdagangan. Tidak sedikit mafia impor yang merasa terganggu ketika pengawasan diperketat. Maka bukan tidak mungkin ada upaya membangun kegaduhan opini untuk melemahkan institusi.
