Memang benar bahwa penyelenggara transportasi dapat memiliki standar pelayanan maupun tata tertib internal. Akan tetapi, ketentuan internal tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Aturan tersebut harus memiliki dasar kewenangan yang sah, diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, diterapkan secara konsisten kepada seluruh penumpang tanpa diskriminasi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Apabila dalam kondisi tertentu petugas harus menangani keluhan penumpang lain terkait aroma tubuh seseorang, penyelesaiannya semestinya mengedepankan pendekatan yang manusiawi, persuasif, dan menghormati martabat penumpang. Misalnya, memberikan penjelasan secara tertutup, menawarkan solusi yang tidak mempermalukan, atau menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional. Pendekatan demikian jauh lebih sesuai dengan prinsip pelayanan publik dibandingkan tindakan yang berpotensi mempermalukan seseorang di ruang publik.
