Selain itu, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Committee on Economic, Social and Cultural Rights/CESCR) melalui General Comment Nomor 20 Tahun 2009 tentang Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights menegaskan bahwa diskriminasi tidak hanya terjadi berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul. Diskriminasi juga dapat timbul karena kondisi kesehatan, status sosial, pekerjaan, atau karakteristik pribadi lainnya yang mengakibatkan seseorang diperlakukan tidak setara dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk dalam memperoleh pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, apabila bau badan seseorang disebabkan oleh kondisi medis, jenis pekerjaan, keterbatasan ekonomi, atau keadaan lain yang berada di luar kehendaknya, tindakan mengeluarkannya dari layanan transportasi umum tanpa mekanisme yang adil berpotensi dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung. Oleh karena itu, setiap kebijakan pelayanan publik harus diuji berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
