Ratifikasi Instrumen HAM Internasional
Persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tindakan diskriminatif merupakan isu global, bukan semata-mata persoalan nasional atau lokal. Oleh karena itu, selain mengatur perlindungan HAM dalam hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk memperoleh pelayanan publik, tanpa diskriminasi.
