Di sisi lain, PT Transportasi Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memang memiliki kewenangan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan yang tanpa batas. Seluruh kebijakan internal wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan, menghormati hak-hak konstitusional warga negara, serta tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum.
Dengan demikian, apabila terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang membatasi hak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik hanya karena alasan bau badan, maka SOP tersebut patut diuji apakah telah memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
