Karena itu, persoalan ini layak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pemprov DKI Jakarta dapat mempertimbangkan pembentukan tim independen untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur pelayanan TransJakarta. Sementara itu, DPRD DKI Jakarta melalui fungsi pengawasannya dapat meminta penjelasan resmi dari jajaran manajemen PT Transportasi Jakarta, bahkan apabila dipandang perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pendalaman secara komprehensif terhadap tata kelola pelayanan TransJakarta.
Selain itu, Komnas HAM dapat melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan kebijakan tersebut, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia dapat menilai apakah terdapat dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan TransJakarta tetap berada dalam koridor hukum, prinsip-prinsip HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
