Purwakarta, BEDAnews – Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta secara resmi menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik culas ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp3,43 miliar.
Pengumuman penahanan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejari Purwakarta, Dr. Yudhi Kurniawan, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Hendra Prayoga, S.H., M.H., dalam konferensi pers di Gedung Kejari Purwakarta pada Rabu (26/8/2026).
Tiga Tersangka Resmi Ditahan
Berdasarkan hasil penyidikan yang berlangsung selama satu tahun, penyidik Pidsus Kejari Purwakarta mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menjerat tiga pelaku utama. Ketiganya langsung digelandang ke Lapas Kelas IIB Purwakarta untuk menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan.
Adapun ketiga tersangka tersebut adalah AS Pejabat Asisten Marketing bank BUMN terkait, TS Pihak swasta yang berperan sebagai perantara atau calo, TH Pihak swasta yang juga bertindak sebagai perantara atau calo.
Modus Operandi: Manipulasi SKU dan Plafon Pinjaman
Kasi Pidsus Kejari Purwakarta, Hendra Prayoga, S.H., M.H., membeberkan modus operandi yang digunakan para pelaku dalam membobol dana bank. Sindikat ini mengandalkan manipulasi data calon debitur secara terstruktur.
Para calo melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) fiktif serta mendongkrak plafon pinjaman agar melampaui batas ketentuan yang berlaku. Ironisnya, uang hasil pencairan kredit tersebut tidak pernah sampai ke tangan debitur yang namanya dicatut. Seluruh dana segar itu sepenuhnya dikuasai dan dinikmati oleh para calo bersama oknum internal bank.
Kejari Buru Tersangka Lain
Meski telah mengamankan tiga orang tersangka, pihak Kejari Purwakarta memastikan bahwa pengusutan kasus ini belum berhenti. Saat ini, tim penyidik masih memburu satu orang yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diduga kuat akan menyusul rekan-rekannya sebagai tersangka baru.
Akibat perbuatan yang merugikan keuangan negara hingga total Rp3.439.309.309, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 603 jo. Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
