Bandung, BEDAnews – Sidang perkara dugaan korupsi ijon proyek dengan terdakwa Ade Kunang dan HM Kunang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, pada Rabu (19/8/2026).
Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan replik atau tanggapan dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nota pembelaan (pleidoi) yang sebelumnya disampaikan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum.
Dalam persidangan tersebut, Penuntut Umum KPK, Husein, menyatakan bahwa pihaknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya serta menolak seluruh dalil yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa.
”Hari ini kami membacakan replik, artinya jawaban terhadap pembelaan penasihat hukum. Kami menyatakan tetap pada tuntutan dan menolak dalil-dalil yang disampaikan penasihat hukum bahwa unsur-unsur pasal tidak terbukti. Kami meyakini itu terbukti,” ujar Husein seusai persidangan.
Siapkan Duplik dan Soroti Status Barang Bukti
Menanggapi replik tersebut, kuasa hukum Ade Kunang dan Abah Kunang, Yusnaniar, S.H., memastikan pihaknya akan menyampaikan duplik pada persidangan lanjutan yang dijadwalkan pada 26 Agustus 2026.
Yusnaniar menjelaskan, salah satu poin penting yang akan dipertajam dalam duplik mendatang berkaitan dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), khususnya mengenai uang tunai yang disita sebagai barang bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurutnya, uang tersebut bukanlah milik Sarjan seperti yang tertuang dalam BAP awal.
”Sarjan dalam persidangan tidak mengakui bahwa uang yang menjadi barang bukti dalam OTT tersebut merupakan miliknya. Di dalam BAP, uang OTT itu disebut sebagai sisa uang Sarjan. Kenapa kami ubah? Karena pada saat sidang, Sarjan tidak mengakui kalau uang itu uang dia. Makanya kami cabut,” tegas Yusnaniar.
Tim penasihat hukum mengklaim bahwa uang yang dijadikan barang bukti itu sebenarnya adalah milik Heri Suheri. Uang tunai tersebut disiapkan khusus untuk kebutuhan operasional, termasuk membantu masyarakat yang terdampak banjir.
Bantah Kaitan Uang dengan Proyek
Selain status barang bukti, Yusnaniar juga kembali memperkuat argumentasi terkait hubungan keuangan antara Ade Kunang dan Sarjan. Pihaknya bersikeras bahwa uang yang diterima Ade dari Sarjan murni merupakan pinjaman pribadi dan bukan suap atau gratifikasi terkait proyek.
Ia menyebutkan, dari total pinjaman sebesar Rp8,5 miliar, sekitar Rp1 miliar telah dikembalikan dan pihak Sarjan hingga kini masih terus menagih sisanya. Yusnaniar juga menepis anggapan bahwa aliran dana tersebut berkaitan dengan pemberian proyek kepada Sarjan.
Ia memaparkan bahwa proyek untuk tahun anggaran 2025 telah melalui proses lelang pada masa pemerintahan bupati sebelumnya, sementara untuk tahun anggaran 2026 belum ada proyek yang diberikan kepada Sarjan.
”Proyek mana? Tahun 2025 sudah dilelang oleh bupati yang lama. Tahun 2026 belum ada proyek. Pak Ade juga baru sembilan bulan menjadi bupati,” pungkasnya.
Melalui duplik yang tengah disiapkan, tim kuasa hukum berharap dapat mematahkan argumen replik dari JPU serta melemahkan konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dijatuhkan kepada klien mereka.
