CIREBON – Bedanews.com – Dugaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk biaya operasional birokrasi pendidikan kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Cirebon.
Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon mendesak evaluasi total terhadap keberadaan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) setelah muncul temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait penggunaan Dana BOS tahun anggaran 2025.
FORMASI menilai dugaan penggunaan Dana BOS untuk operasional Korwil dan K3S berpotensi menyimpang dari tujuan utama anggaran pendidikan yang seharusnya difokuskan pada kebutuhan peserta didik dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, SH., MH., mengungkapkan berdasarkan temuan BPK RI terdapat dugaan penggunaan Dana BOS sekitar Rp1,3 miliar untuk operasional kantor Korwil Pendidikan Kecamatan dan sekitar Rp1,6 miliar untuk biaya operasional K3S.
