Dalam konteks ini, evaluasi menyeluruh terhadap pejabat kunci boleh jadi mutlak diperlukan. Saya tidak perlu menyebutkan nama-nama pejabat di Dishub, Bapenda, atau instansi terkait lainnya yang mungkin saja dinilai gagal menunjukkan perbaikan signifikan. Biarlah DPRD dan pimpinan Pemprov DKI Jakarta yang menilai kinerja mereka. Yang pastinya, Alih-alih membaik, dugaan adanya praktik parkir liar justru semakin marak, sementara pendapatan dari sektor parkir diduga kuat tetap stagnan, bahkan boleh jadi cendrung menurun.
Dalam konteks ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, sebagai otoritas pengelola penerimaan pajak, juga perlu turut memikul tanggung jawab. Adanya dugaan pengawasan yang lemah terhadap kewajiban pajak di sektor perparkiran boleh jadi merupakan faktor utama. Dengan kata lain, boleh jadi tidak tercapainya target pendapatan atau adanya potensi kebocoran dapat menjadi indikasi bahwa mungkin mekanisme audit dan pengawasan belum berjalan secara efektif.
