KAB. BANDUNG — Wakil Ketua Pansus VI, M. Luthfi Hafiyyan, menerima audensi Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT), Selasa (21/9/2021), terkait lanjutan usulan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur.
Luthfi menambahkan, merasa yakin kalau Kabupaten Bandung Timur (KBT) bisa segera terbentuk karena secara adminstrasi sudah memenuhi persyaratan. Sekarang tinggal menyesuaikan RPJM Nasional dengan membuat urunan di RPJMD Provinsi. “Dan RPJMD tersebut di provinsi, kita yang di harus mencantolkan juga terkait penataan ruang di daerah baru,” katanya di ruang Fraksi, Selasa (21/9/2021).
Legislator muda yang juga Ketua FPDI Perjuangan itu, mengaku pernsh baca di perda RPJMD Kabupaten Bandung pada poin e, pemerintahan pada ayat 8, seharusnya jika serius memerhatikan Bandung Timur kalimatnya jangan mendorong untuk terbentuknya kawasan Bandung Timur
Luthfi menegaskan, ini bukan pembentukkan kawasan. Karena kalau namanya kawasan itu ada yang namanya kawasan industri, perdagangan, perumahan. Jadi untuk lebih spesifiknya adalah Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bandung Timur yang sudah mendapat persetujuan masyarakatnya agar bisa segera terbentuk.
Dengan terbentuknya KBT, menurutnya, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan pembangunan pun bisa merata. Karena semua fokus di 15 kecamatan. Dengan persetujuan 105 desa dari total 147 desa, masing-masing Ketua Asosiasi BPD di 15 kecamatan menyatakan persetujuannya terbentuknya KBT.
Dia optimis KBT bisa segera terbentuk, minimal setelah ada kajian, keinginan masyarakat sudah bisa terealisasikan. Sebab selain sudah memenuhi syarat ini merupakan keinginan masyarakat yang mrngharapkan KBT bisa segera terbentuk.
Untuk potensi daerah sendiri, Luthfi mengemukakan, dari beberapa sektor sudah penunjangnya, seperti perindustrian, pariwisata, pertanian, termasuk potensi lainnya yang perlu dilakukan pengelolaan secara signifikan.
“Bahkan saya mendengar di KBT akan ada pembangunan exit tol di beberapa tempat, dan itu bisa menjadi bagian dari peningkatan perekonomian masyarakat sebagai salah satu aspek prioritas,” ujar dia. ***
