Bandung. BEDAnews
Negara punya tanggung jawab terhadap semua warganya, dan semua orang punya hak yang sama dimuka hukum jadi setiap warga negara itu punya hak untuk terlindungi dalam melaksanakan keyakinannya beragama , berkeyakinan dengan menjalankan ibadahnya, dengan adanya hak untuk dilindungi ini, menjadikan negara tidak boleh lalai dalam memenuhi hak itu.
Demikian diungkapkan Ahmad Riza Al Habsy anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Kepada BEDAnews saat ditemui di ruang kerjanya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung. Kamis
Ditegaskannya kembali akan komitmen dan keseriusan sikap fraksinya terhadap persoalan- persoalan intoleransi yang ada di Jawa Barat.
Soal keseriusan terhadap persoalan-persoaloan intoleransi ini, Dikatakannya. “FPDIP sudah menolak Pergub Jabar no 12 tentang Ahmadiyah, sebagai hasil pertemuan kita dengan ahmadiyah , saya menindak lanjutinya dengan membuat langsung penolakkan sikap fraksi terhadap Pergub no 12 tersebut dan ini kita bicarakan pada pandangan fraksi pada saat sidang rapat pembukaan masa sidang pada bulan Desember 2011.”tegasnya
PDI Perjuangan melihat bukan pada masalah aliran-aliran yang berkembang, karena urusan aliran yang berkembang itu biarkanlah menjadi ranahnya pemerintrah pusat sesuai dengan UU no. 32 tentang Otonomi Daerah,
Persoalan Kita sebagai Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat adalah persoalan perlindungan kepada masyarakat Jawa Barat, apapun agamanya, apapun alirannya, bahwa bagi kita setiap warga negera yang ada di Jawa Barat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapat perlindungan, pengayoman hukum dan lain sebagainya.
Anggota Komisi A DPRD Jabar yang berkaitan dengan masalah Agama dan Hak Azasi Manusia ini menyatakan. “ Persoalan agama itu sesat atau tidak sesat, diijinkan atau tidak itu bukan wilayah kita, itu otoritas wilayahnya eksekutif , hanya sebagai FPDI Perjuangan, saya ingin melihat bahwa setiap warga negara secara moral bisa menjalankan ibadah dan keyakinannya masing-masing .” tegasnya
“Selama pemerintah melarang dan bisa memberikan solusi, no problem!….. Tetapi persoalan hari ini, bisa melarang tetapi solusinya gak ada!… padahal dia bayar pajak, bangun masjidnya sendiri, bangun gerejanya sendiri, wang dia sendiri, tanpa minta bansos atau hibah gubernur.
“Menurut saya yang mandiri-mandiri ini harusnya tinggal kita dorong, untuk mendapat perlindungan, ketenangan dan kedamaian,dan hak azasinya sebagai warga negara dalam kewajibannya menjalankan ibadahnya. “
Karena urusan agama adalah urusan dia dengan tuhannya, bukan urusan kita, saat dia dosa atau tidak kan tidak ada hubungannya dengan “habib” (menyebut dirinya sendiri). Hubungannya dengan Allah saja ketika dia mati, kenapa kita jadi melarang-larang dia berdoa begitu…?
Yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana memperbaiki moral bangsa ini diatas persoalan ini, bahwa berdoa bukan urusan moral, itu urusan dia dengan tuhannya.
Masih terlalu banyak persoalan yang harus kita pikirkan dan bahkan menurut saya, pemerintah ini seharusnya jadi regulator kerukunan antar umat beragama, menjadi Imam, kalau shalat itu ada Imamnya, jawa barat juga ada imamnya Gubernur.
Menjadi imam yang baik itu harus dengan cara mengayomi dan melindungi, memberi ketenangan dan kedamaian, bukan malah dengan melarang dan akhirnya dengan menakut-nakuti akan diserang, ketika pun katakanlah ini akan berdampak kepada kerawanan social, kita juga tidak perlu khawatir ada UU Kepolisian,pasal 12 dan 13 mengenai tugas polri, satupun tidak ada pelarangan,dan ayat 5 pasal 13 menyebutkan apabila terjadi tindak pidana antara sesama komponen anak bangsa itu harus dicegah dan harus dilakukan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, meskipuni kenyataannya hari ini, si penyerang dibebaskan, orang-orang yang dirugikan malah dilarang, ditangkap, disuruh ini, suruh itu, sedangkan yang menyerang dibiarkan bebas.
Terakhir saya mengajak institusi pemerintah pusat, kepolisian dan tokoh-tokoh masyarakat keseluruhan untuk kembali tentang Kebhineka Tunggal Ikaan, tentang keberagaman kita, tentang Pancasila, itu sudah jelas, tidak ada satupun pasal dari UUD 1945 yang melarang Bangsa Indonesia, warga Negaranya untuk tidak menjalankan ibadah menurut keyakinannya, malah kita di dorong menurut keyakinan kita disuruh di jamin menurut keyakinan msing-masing, masa kita diopaksakan untuk menurut keyakinannya Aher atau orang lain, tentu tidak!
Apa menurut keyakinan Polri atau Polda ? Kan nggak! Tapi Menurut keyakinan hati kita ! Kalau sudah menurut keyakinan kita, kembalikan saja kepada pasal yang berlaku dan seharusnya jangan ada Pergub no 12, apalagi disandarkan pada SKB 3 Menteri.
Ini dari awal sudah saya katakan tidak boleh ada pergub ini, dampaknya social, ketika dampaknya social, ujung-ujungnya anggota legislative yang diminta oleh masyarakat baik advokasi, aspirasi atau evaluasi atas pelaksanaan pergub ini.
Padahal pada saat pelaksanaan pergub ini, tidak pernah ada omongan dengan kita sebelumnya, tetapi dampak yang dihasilkan dari pergub ini, nanti akhirnya berujung pada legal-melegalkan tindakan-tindakan itu, padahal yang seharusnya, kita mengantisipasi RUU mengenai kerukunan umat beragama yang sedang digodok di DPR RI, untuk antisipasi itu harusnya perda, agar ada kesepakatan bersama dengan wakil rakyat.
Dengan pergub ini kalau ditanya perdanya mana, maka cantolannya langsung ke SKB 3 Menteri, kalau kita bicara yuridis formal, saya kira sudah banyak potong kompas, memaksakan kehendak, terkesan buru-buru, hanya karena ketakutan.
Kalaupun ada kematian karena keyakinan kita, itu urusan kita dengan tuhan kita, karena setiap manusia akan mati!, kalaupun harus ada darah tertumpah gak akan ada masalah, Saya pikir gak ada yang ditakutkan, yang ditakutkan malah yang tidak berdoa sama sekali, tidak beragama!
Kalaupun ada seribu aliran atau agama di bumi pertiwi ini, saya tidak takut bangsa ini akan hancur, bahkan itu akan memperkaya khazanah budaya kita, tetapi waspada dengan satu atau dua ormas yang memaksakan kehendak sehingga akan menghancurkan NKRI.
Saat ini yang harus diwaspadai oleh republik ini, adalah cikal bakal hancurnya NKRI dikarenakan Disintegrasi, tidak dilaksanakannya kerukunan antar umat beragama, tidak adanya harmonisasi dan toleransi, dan banyaknya Islam garis keras dari luar yang tidak peduli Pancasila, tidak pernah membahas UUD 45, tidak berpatokan pada NKRI, membentuk ormas-ormas, melarang sekolah menyanyikan Indonesia Raya, menginjak-injak sang saka Merah Puitih, dan melarang upacara bendera itu yang harusnya dilarang,
Tapi ini kenapa jadi orang yang beragama yang menyanyikan Indonesia Raya, yang membayar pajak, yang membangun masjidnya sendiri, tidak pernah minta bantuan orang lain, dan melakukan kemandirian yang diwaspadai !. pungkasnya @hermanto
