Warisan utang jumbo pemerintahan Jokowi telah nyata membuatv sulit Pemerintahan Prabowo Subianto, antara lain fiskal yang kurus, didepan mata jatuh tempo utang Rp.800 triliun (periode 2025) dan beban bunga utang sebesar Rp.552 triliun. Kondisi ini membatasi kemampuan negara dalam membiayai program strategis, termasuk subsidi gas elpiji (LPG) 3 kg yang menyerap Rp.87,6 triliun.
Sejak awal kepemimpinan Joko Widodo (2014-2024), utang pemerintah melonjak drastis dengan dalih pembangunan infrastruktur. Dari sekitar Rp.2.600 triliun pada 2014, utang membengkak menjadi lebih dari Rp8.000 triliun pada akhir 2023. Proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta cepat dibiayai dengan utang, tanpa memastikan pemasukan negara cukup untuk membayarnya. Kini, hampir 40% penerimaan negara harus digunakan hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang.
