Memang, saat ini Indonesia banyak menghadapi persoalan. Salah satunya adalah masalah ekonomi. Seperti nilai tukar rupiah yang melemah dan juga utang luar negeri yang semakin menggunung, dimana per Agustus 2020 ini tercatat Rp6.076,9 triliun (kurs Rp14.700). (KOMPAS.com, 15/10/2020)
Hal ini disadari oleh Menkeu bahwasannya utang ribuan triliun itu salah satunya disebabkan karena warisan kolonial Belanda. Dengan kata lain, masih menurut Sri Mulyani, Belanda yang pernah menjajah selama 3,5 abad itu tak hanya memberi warisan ekonomi yang rusak, tapi juga utang. Sejak saat itulah, tandasnya penyusunan APBN untuk pembangunan dan aktivitas ekonomi Indonesia tak lepas dari hutang.
Masalah seperti ini akan terus menggurita manakala negeri ini masih memeluk sistem arahan barat kapitalisme demokrasi. Jika dahulu barat menjajah negeri-negeri dengan kekuatan fisik kini mulai melancarkan aksinya dengan menyebarkan ide-ide sesat yang membuat negeri jajahannya tunduk pada keinginannya. Salah satunya dengan penawaran utang luar negeri sehingga Indonesia kian terjerat dengan beban hutang dan lepasnya satu persatu aset kekayaan bumi nusantara ini akibat swastanisasi. Kekayaan alam yang melimpah ruah sebatas pemandangan yang tidak dapat dinikmati rakyat banyak. Lantas dari kacamata manakah penilaian yang diberikan kepada Menkeu?
