Sangat janggal tatkala Inspektur Inspektorat menyatakan “kami hanya memperoleh Informasi”, ketika Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mendesak bukti transfer SP2D atas klaim pembayaran DBHP tersebut, cetus Kang ZA.
Hal krusial yang menjadi pertanyaan Komunitas Madani Purwakarta (KMP), lalu apa tugas dan fungsi dari Inspektorat? Apakah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), hanya berdasarkan “INFORMASI” bukan berdasarkan hal aktual dan faktual?
Fenomena lain yang perlu mendapat atensi serius adalah berdasarkan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tahun 2018 bahwa pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 244.470.903.015,-. Dengan demikian seharusnya DBHP adalah sebesar Rp. 24,47 M sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 97 ayat (1). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta TA 2017 Nomor 34B/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 disampaikan “Namun Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan APBD dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2018 Tanggal 31 Oktober 2018, Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa menjadi Rp.0,-“.
