Usut Tuntas Kasus Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2016, 2017 dan 2018 di Purwakarta

Diterangkan Kang ZA, supaya ada kepastian hukum dan terang benderang atas kausistik DBHP ini, maka Komunitas Madani Purwakarta (KMP) akan membuka Laporan kepada Aparat Penegak Hukum dan mengawal kasus ini supaya segera dapat dilakukan Penyelidikan dan Penyidikam terhadap beberapa dugaan Pidana :
1). Ketidak terbukaan atas bukti otentik transfer SP2D, bahkan diduga merupakan tindakan pemalsuan bukti otentik.
2). Kemana dana DBHP tersebut mengalir pada tahun 2016, 2017, dan 2018 yang seharusnya ditransfer ke Pemerintah Desa.
3). Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2018 Tanggal 31 Oktober 2018, Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa menjadi Rp.0,-. Ini merupakan tindakan melawan hukum yang menabrak Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 97 ayat (1).
4). Tindakan poin 1, 2, dan 3 patut diduga merupakan rangkaian tindakan Pidana Korupsi.

BeritaTerkait

Mangkraknya Proyek Revitalisasi Tanpa papan Nama di Desa Sukalaksana, Menjadi perhatian Publik

9 November 2026

DEMOKRASI DAN KEMANUSIAAN: KETIKA SUARA RAKYAT TIDAK DAPAT DIBELI

9 November 2026