“Fenomenal menggelitik atas Klaim pembayaran ini, bahwa DBHP TA 2016 dibayarkan pada tahun 2020, sementara DBHP TA 2017 dan DBHP TA 2018 dibayarkan tahun 2019. Dan ini tidak sesuai dengan prinsif base on actual revenue, yaitu penyaluran DBHP berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan dan penyalurannya dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran,” demikian penjelasan Kang ZA sapaan akrab ketua KMP tersebut.
Lebih lanjut diungkapkannya, Atas Klarifikasi Inspektur Inspektorat itu, kemudian Komunitas Madani Purwakarta (KMP) berkirim surat kembali pada tanggal 19 Oktober 2023 No. 064/KMP/PWK/X/2023, perihal Permohonan penjelasan dari klarifkasi atas rincian pembayaran tersebut. Intinya Komunitas Madani Purwakarta (KMP) meminta bukti transfer SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Kemudian Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mendapat jawaban Inspektur Inspektorat tertanggal 30 November 2023 No. KU.05.04/1706/Inspt/2023 yang sangat jauh dari ekspektasi atas tupoksinya.
