Ketua KMP katakan, Memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018 terkait kewajiban Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mentransfer Dana Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa sebagaimana regulasinya. LHP BPK RI mengungkap bahwa terdapat utang transfer DBHP sebesar Rp. 71,7 M sebagaimana disajikan dalam akun utang beban transfer bagi hasil pendapatan ke desa. Utang DBHP 71,7 M terdiri dari utang tahun anggaran 2016-2017 sebesar Rp. 47,3 M dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 24,47 M. Komunitas Madani Purwakarta berkirim surat kepada Inspektur Inspektorat bahkan sampai dua kali yaitu No. 059/KMP/PWK/IX/2023 dan No. 063/KMP/PWK/X/2023, untuk mempertanyakan apakah sudah ada realisasi transfer atau belum,” ucapnya mempertanyakan.
Pada tanggal 6 Oktober 2023 Inspektur Inspektorat menjawab surat Komunitas Madani Purwakarta (KMP) dengan memberikan klarifikasi yang intinya menerangkan : (1) DBHP TA 2016 telah dibayar pada November 2020 sebesar Rp. 3.301.251.168,- dan tersisa Rp. 19.478.464.367,- (2) DBHP TA 2017 telah dibayar lunas pada bulan April, Mei, Agustus dan September 2019 sebesar Rp. 24.473.655.953,- (3) DBHP TA 2018 telah dibayarkan pada bulan April, Mei, Agustus, dan September 2019 sebesar Rp. 24.189.753.187 dan tersisa Rp. 257.437.115,-
