Cimahi, BEDAnews-
Perkumpulan Terima Rorongsokan Istimewa (Terorist) Kota Cimahi menduga ada aktor intelektual dibalik kisruhnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di Kota Cimahi. Pasalnya, aparat penegak hukum sudah menetapkan salah seorang lurah yang menjadi tersangka dugaan pelanggaran Pemilu. “Kami meminta aparat berwenang mengungkap tabir siapa actor intelektual dibalik kisruhnya pelaksanaan Pileg di Kota Cimahi, karena berdampak mencederai hak demokrasi warga,” jelas Ketua Terorist Kota Cimahi Muhammad Efendi, Selasa (21/5).
Menurutnya, dugaan keterlibatan oknum lurah dan PNS dalam pelaksanaan Pemilu legislatif ini sudah jelas merupakan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara struktur. Karena, selain PNS dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, seorang PNS harus fatsun kepada atasannya. Hal ini menjadi tanda tanya besar. “PNS harus fatsun kepada atasannya karena apa yang dilakukan PNS harus dikatahui oleh atasannya, sehingga hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kami siapa aktor intelektual dibalik kisruhnya Pileg ini,” katanya.
Selain itu, kata Fendi, pihaknyapun mempertanyakan status tersangka dari oknum Caleg maupun penyelenggara Pemilu. Karena dalam sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, hanya laporan yang disampaikan oleh Lukma Bhakti Hudaya saja , sedangkan laporan yang disampaikan Panwaslu soal dugaan penggelembungan suara ada beberapa orang seperti yang disampaikan Udin kamaludin dari PPP, maupun Aida Cakrawati dari Partai Demokrat. Apalagi dugaan penggelembungan suara Pileg tersebut terungkap ada Caleg lainnya yang diduga melakukan hal serupa, sesuai dengan hasil validasi data C1 plano yang dilakukan KPU Kota Cimahi beberapa waktu lalu, ini jelas ada sesuatu yang ganjil,” ungkapnya.
Dengan kondisi carut marutnya pelaksanaan Pileg di Kota Cimahi tersebut, Tertorist menganggap demokrasi sebagai hak rakyat telah tercoreng oleh ulah oknum oknum yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu. Jika hal ini tidak diselesaikan menurut hukum yang berlaku, maka kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum akan menjadi luntur.
Seperti diberitakan, kasus tindak pidana pemilu legislatif (Pileg) 2014 Kota Cimahi mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB), Senin (19/5/2014). Tiga kasus yang diproses sampai persidangan hasil penanganan tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Pileg 2014. Panwaslu Kota Cimahi melimpajkan ke Polres Cimahi, atas laporan dari caleg Aida Cakrawati dari Partai Demokrat, Lukma Bhakti dari Partai Golkar dan HM. Udin Kamaludin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wali Kota Cimahi Atty Suharti mengakui ada oknum pegawai pemerintahan yang terkait dengan kasus hukum yang bergulir. Kasus pidana pemilu dilakukan karena adanya pengaduan ke kepolisian. Pihaknya melakukan pemantauan, meskipun tidak bisa masuk dalam ranah hukum. (bun).
